Alamsyah’s Note KIP-007

Uji kepentingan publik merupakan ketentuan yang lazim digunakan untuk menentukan apakah suatu ‘informasi yang dikecualikan’ harus dibuka atau ditutup berdasarkan pertimbangan bahwa menutupnya dapat melindungi kepentingan yang lebih besar atau sebaliknya. Ketentuan ini juga dianut oleh sebagian besar negara yang memiliki Undang-undang keterbukaan informasi. Tidak ada definisi yang jelas tentang Kepentingan Publik[1], meski berbagai Undang-undang yang mengatur keterbukaan informasi menggunakannya. Kantor Komisioner Informasi Inggris menjelaskan: Read More

Alamsyah’s Note KIP-010

Istilah akuntabilitas, dari sisi semantik, sangat berkaitan dengan akuntansi atau yang lebih dikenal dengan istilah pembukuan (Boven, 2008).[1] Pe-nelusuran akar sejarah konsep akuntabilitas meru-juk pada masa William I, suatu dekade setelah penguasaan Norman di tanah Inggris pada tahun 1066. Pada tahun 1085 William mensyaratkan semua pemilik properti di wilayah kekuasaannya untuk membuat perhitungan atas apa yang mereka miliki. Kepemilikan tersebut ditaksir dan didaftar oleh para agen kerajaan dalam sesuatu yang disebut sebagai ‘Buku Perhitungan’ (Doomesday Books). Buku ini mencatat apa saja yang dikuasai oleh raja, bahkan juga termasuk tentang sumpah setia pemilik lahan terhadap raja yang berkuasa (Dubnick, 2007).[2] Read More

Alamsyah’s Note KIP-008

Subjek penguasa informasi dalam Undang-Undang yang mengatur tentang akses atau hak atas informasi di berbagai negara disebut dengan beragam istilah sesuai dengan lingkup masing-masing. Ada yang menyebutnya sebagai Public Authority,[1] Government Institution,[2] dsb. Di Indonesia UU KIP menyebutnya sebagai Badan Publik.

Pasal 1 angka 3:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Lingkup Badan Publik yang diatur oleh Undang-undang ini cukup luas. Ini yang menyebabkan dalam banyak hal, sering terjadi kesalahan persepsi yang mempersempitnya menjadi Badan Hukum Publik. Badan Publik mencakup badan-badan atau organisasi yang tidak berbadan hukum atau yang berbadan hukum (badan hukum publik dan badan hukum perdata) yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada ketentuan di atas. Read More

Alamsyah’s Note KIP-006

Dalam konteks tertentu, kendati informasi yang diminta adalah informasi yang terbuka, kehati-hatian dalam memenuhi hak atas informasi diperlukan. Hal ini merupakan bagian dari akuntabilitas sosial dalam pelayanan informasi. Teknis penyampaian suatu informasi terbuka di daerah yang tengah mengalami ketegangan sosial yang tinggi akan berbeda dengan daerah yang tidak berada daam kondisi tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi sosiologis tertentu, suatu informasi yang secara yuridis bersifat terbuka memerlukan pilihan teknis penyampaian yang khusus tanpa meniadakan hak untuk mengetahui.

Bagian ini akan memuat tahapan analisis dalam pemberian informasi yang terbuka namun diduga memiliki risiko berdasarkan aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (5) UU KIP. Namun demikian tidak semua informasi terbuka harus mendapatkan perlakuan ini. Paling tidak ada tiga tahapan yang perlu dilakukan untuk menentukan teknis penyampaian kepada publik atau kepada pemohon. Read More

Alamsyah’s Note KIP-005

Kewajiban melakukan pengujian atas konsekuensi dalam UU KIP dibebankan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini diatur pada Pasal 19 UU KIP:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa: (i) konsekuensi yang diuji adalah konsekuensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP; (ii) pengujian konsekuensi harus dilakukan dengan saksama; (iii) pengujian konsekuensi harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Dari ketentuan ini PPID di Badan Publik memang tidak dikenakan kewajiban melakukan pengujian atas kepentingan publik. Read More

Alamsyah’s Note PDP-005B

Permintaan data pribadi harus diproses sesuai tujuan. Dalam melaksanakan prinsip ini penyedia data perlu mendalami tujuan dari permintaan data pribadi tersebut, agar tujuan perlindungan tetap dapat dicapai tapi tujuan permintaan informasi yang sah berdasarkan hukum tetap dapat dipenuhi. Untuk ini perlu diperhatikan beberapa hal berikut: (i) tujuan permohonan informasi (data pribadi) dilindungi hukum, mewakili kepentingan publik dan relevan; (ii) data diproses secara memadai, akurat, semata-mata untuk memenuhi tujuan Pemohon Informasi, dan berjangka waktu.

Informasi publik berada di bawah rezim hak untuk tahu, data pribadi berada di bawah rezim privasi. Rezim hak untuk tahu meletakkan informasi yang bersifat terbuka di wilayah publik dan penyediaan informasi menganut asas universal: semua informasi terbuka selain yang dikecualikan oleh undang-undang (pro disclosure biased). Sebaliknya, rezim privasi meletakkan informasi di wilayah privat, dan penyediaan informasi menganut asas residual: semua informasi bersifat tertutup selain yang diijinkan terbuka oleh Undang-Undang (pro secrecy biased). Read More

Alamsyah’s Note PDP-005A

Untuk menerapkan prinsip ‘adil dan berkekuatan hukum’ (fair and lawful), penyedia informasi perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut: (i) kerahasiaan absolut berdasarkan Undang-Undang; (ii) konsekuensi yang timbul akibat pengungkapan; (iii) alasan masuk akal dari subyek data; dan (iv) keseimbangan antara ‘kepentingan publik’ untuk mengungkap dengan ‘hak-hak subyek data’ yang harus dilindungi.

UU KIP memberikan hak kepada Badan Publik untuk menolak memberikan informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon informasi dapat mengungkap kerahasiaan pribadi (Pasal 6 ayat 3 huruf c, jo. Pasal 17 huruf g dan h). Meski demikian, UU KIP juga mengakomodasi pengecualian berdasarkan Undang-undang lain. Read More

Alamsyah’s Note PDP-005

Permintaan informasi data pribadi yang dikuasai oleh suatu otoritas publik masuk ke dalam rezim privasi, seperti: data hasil penilaian seleksi calon pimpinan, data hasil pemeriksaan kesehatan, daftar kekayaan, dsb. Hingga kini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pengaturan terpecah-pecah di berbagai Undang-Undang, termasuk di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Semenjak UU KIP diberlakukan, permintaan terhadap informasi yang masuk dalam kategori data pribadi di Badan Publik juga terjadi. Beberapa bahkan masuk ke dalam tahap sengketa. Kombinasi antara norma yang ambigu di UU KIP dan ketiadaan Undang-Undang perlindungan data pribadi telah menyebabkan Komisi Informasi terpaksa menangani sengketa informasi pribadi tersebut. Read More

Alamsyah’s Note KIP-021

Pemberlakuan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) telah membawa implikasi luas atas jaminan hak warga negara dalam mengkasses informasi yang dikuasai oleh Badan Publik. UU KIP merupakan regulasi operasional atas hak konstitusional warga negara:

Pasal 28F UUD 1945:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi denggan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Antara sengketa informasi dan sengketa hak milik atas tanah. Memasuki tahun ketiga pelaksanaan UUKIP, permohonan informasi yang berlanjut ke tahap sengketa informasi juga mulai memasuki ranah informasi di bidang pertanahan. Hampir keseluruhan permohonan informasi di bidang pertananahan yang mulai masuk ke taraf penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi terkait dengan sengketa hak milik atas tanah. Untuk itu diperlukan penajaman batas wilayah kerja penanganan sengketa informasi pertanahan, karena sengketa hak milik atas tanah bukanlah wilayah kerja Komisi Informasi sebagaimana dimandatkan oleh UU KIP. Read More

Alamsyah’s Note KIP-009

Paska reformasi terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam struktur dan komposisi lembaga negara. Satu hal yang cukup menarik dalam amandemen keempat UUD 1945 adalah masuknya dua lembaga negara yang selama ini dikenal dengan istilah state auxiliary body ke dalam Konstitusi. Kedua lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang posisi masing-masing lembaga tersebut, saat ini mulai bermunculan kritik atas keberadaan lembaga-lembaga Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang.

Terdapat beberapa perbedaan dalam penyebutan. Sri Sumantri dan Jimly Asshiddiqie (2006)[1] menyebut state auxiliary body sebagai lembaga negara penunjang, untuk membedakannya dengan lembaga negara utama. Kata auxiliary dalam beberapa Kamus Bahasa Inggris juga diartikan sebagai ‘bantuan’, sehingga sebagian yang lain terkadang menerjemahkannya sebagai lembaga negara pembantu. Beberapa menyebutnya sebagai lembaga negara pelayan, lembaga negara independen atau mandiri, atau lembaga kuasi negara atau kuasi pemerintah, bahkan ada yang menyebutnya lembaga sampiran negara.[2] Read More